Buku

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Hasil Pilkada

Sigit Nurhadi Nugraha dan Nurlaili Rahmawati

Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Hasil Pilkada ini merupakan kajian hukum yang berfokus pada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi RI beserta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelesaian proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Buku ini sangat bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses pemilihan kepala daerah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prosedur hukum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak pihak yang terlibat dalam Pilkada—termasuk calon kepala daerah, tim kampanye, dan pengacara—tidak sepenuhnya memahami proses persidangan di MK, sehingga hal ini sering kali menyebabkan penanganan kasus yang kurang optimal, kekeliruan dalam penyusunan permohonan, dan ketidaktepatan dalam penyajian bukti. Buku ini menjadi solusi dan memberikan panduan langkah demi langkah yang jelas dan terstruktur tentang bagaimana sengketa hasil Pilkada seharusnya ditangani di Mahkamah Konstitusi. Buku ini menjelaskan secara rinci mulai dari pengajuan permohonan (termasuk berbagai prasyarat pengajuan permohonan), proses dan tahapan persidangan, hingga tahap pembuktian dan putusan akhir. Setiap tahapan dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, disertai contoh kasus nyata yang pernah ditangani oleh MK. Dengan pemahaman tesebut, para pihak yang berkepentingan dapat menyusun strategi-strategi dalam menyusun argumen dan pengajuan bukti secara efektif di persidangan. Pembahasan buku ini secara garis besar menjelaskan proses persidangan di MKRI sejak awal sampai akhir, yaitu dimulai dari: (a) Pendahuluan yang pada pokoknya membahas tentang Pilkada serta perkembangannya dalam sistem pemilihan kepala daerah secara nasional; (b) Proses Pemeriksaan Perkara secara umum; (c) Proses dan Tahapan Persidangan (Permohonan, Eksepsi dan Jawaban, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu); (d) Pembuktian di MKRI; dan diakhiri dengan (e) Putusan MKRI. Pada tiap-tiap tahapan persidangan tersebut juga dilengkapi dengan contoh-contoh kasus untuk mempermudah pemahaman pembaca. Buku ini juga dilampiri dengan format penulisan Permohonan Pemohon, Eksepsi dan Jawaban Termohon maupun Pemberian Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu. Hal ini tentu saja sangat mempermudah bagi mahasiswa maupun praktisi untuk menyusun dokumen sesuai kebutuhan mereka. Perlu kami tekankan bahwa Buku ini disusun berdasarkan hukum acara (prosedur) persidangan yang terbaru, yaitu berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 dan PMK Nomor 4 Tahun 2024. Sumber hukum terbaru dalam rujukan buku ini merupakan salah satu kelebihan agar pembaca mendapatkan pemahaman yang benar dan valid dalam memahami proses persidangan mengenai sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Pesan Sekarang